Teknologi Blockchain Sebagai Government Transformation Pasca Covid-19
Sabtu (9/4/2022) salah satu dosen Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya (FILKOM UB), Dr. Eng. Herman Tolle, ST., MT. menjadi salah satu pemateri dan narasumber dalam kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Komisi Teknologi – Direktorat Penelitian dan Kajian (Ditlika) Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia. Workshop dengan tema Teknologi Blockchain Sebagai Government Transformation Pasca Covid-19 ini juga diisi oleh Prof. Dr. Henri Subiakto, Drs., S.H., M.Si salah satu Guru Besar di Universitas Airlangga, dan Reza Primasatya selaku Head of Technology Tokocrypto.
Herman menjelaskan secara luas mengenai pengertian, sejarah, dan prinsip kerja dari Blockchain. Menurut Herman Blockchain juga dapat menjadi platform inovasi transformasi layanan bagi pemerintah.
“Blockchain sendiri merupakan teknologi penyimpanan data digital yang media penyimpanannya akan saling terhubung sama lain, dan data yang tersimpan pun bisa bermacam-macam, tergantung dengan kebutuhan”, jelas Herman.
Selain itu menurut Herman teknologi Blockchain akan cocok dipakai oleh pemerintah karena cara kerja sistem yang digunakan akan lebih transparan dan memiliki struktur sistem yang lebih aman. Jika melihat kedua keunggulan sebelumnya, maka hal tersebut juga akan menghasilkan sistem audit yang jauh lebih baik dimana hal ini juga merupakan salah satu keunggulan dari teknologi blockchain.
Hal senada disampaikan oleh Prof. Henri dengan teknologi Blockchain yang sifatnya transparan maka publik akan diajak melakukan aktivitas yang produktif secara digital dan itu semua pasti tercatat di dalam blockchain. Dengan adanya reward token di dalam Blockchain maka akan dirasa membuat public semakin antusias menggunakan Blockchain, karena token tersebut dapat ditukarkan menjadi bonus, insentif atau barang-barang lainnya karena token ini seperti kupon digital.
“Blockchain bisa membangun sistem gotong royong di dunia digital untuk membuat Indonesia produktif bahkan dapat menjadi negara yang sejahtera”, jelah Prof. Henri.
Prof. Henri juga berpendapat untuk membangun sistem Blockchain dapat dimulai di sektor Kementerian, Kedirjenan, Provinsi dan perusahaan-perusahaan milik pemerintah yang lainnya. Selain dari sektor pemerintah peluang proyek Blockchain di Indonesia juga luar biasa, dan dapat diimplementasi ke dalam beragam proyek telekomunikasi, pengawasan lingkungan, transportaso, hingga perbankan. Maka dari itu, bukan hal yang mustahil jika nantinya teknologi ini bisa digunakan di berbagai bidang.[drn]
