FGD Strategi Tata Kelola E-Government Nasional Bersama KEMENKOMINFO RI
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya (FILKOM UB) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO RI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang strategi tata kelola E-Government nasional pada Jumat (13/10) di Malang. Bertempat di ruang F 7.2 FILKOM, acara ini dihadiri segenap pimpinan FILKOM UB, para peserta yaitu dosen dan mahasiswa magister ilmu komputer. Pada kegiatan ini, FILKOM UB menghadirkan pemateri dari KEMENKOMINFO RI diantaranya Firmansyah Lubis selaku Direktur E-Government Direktorat Jendral Aplikasi Informatika dan Niki Maradona selaku Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi E-Government Sub Direktorat Tata Kelola.
Kegiatan ini dibuka oleh Dekan FILKOM UB Wayan Firdaus Mahmudy, S.Si, M.T, Ph.D dan dilanjutkan paparan dari Firmansyah lubis mengenai urgensi penerapan e-government dalam pelaksanaan layanan publik dan layanan kepemerintahan di daerah. Dalam paparannya, Firmansyah menjelaskan arti penting peran teknologi informasi dalam mengembangkan e-government untuk mewujudkan layanan kepemerintahan yang berkualitas. Disebutkan pula prioritas-prioritas e-government yang ingin dicapai diantaranya : peningkatan pelayanan publik, efisiensi dan transparansi pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. “dengan adanya tata kelola e-government yang terukur dan terarah, diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta layanan publik yang berkualitas” ujar Firmansyah Lubis.
Setelah pemaparan mengenai urgensi penerapan e-government secara nasional, dilanjutkan pemaparan berikutnya, mewujudkan e-government di daerah oleh Niki Maradona. Pada sesi ini Niki memaparkan akan arti penting dari pengembangan e-government di daerah untuk menunjang tercapainya tujuan tata kelola e-government nasional. Dengan visi tercapainya pemanfaatan teknologi informasi kepemerintahan yang berdaulat, mandiri, dan berkeperibadian, instansi pemerintahan di daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses terutama dalam penyelenggaraan e-government pada badan pemerintahan, antara lain : Penyelenggara pemerintahan tidak lagi mengedepankan birokrasi yang kaku yang membutuhkan waktu lama dalam pelayanan publik, intervensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk efektifitas dan efisiensi kinerja, dan layanan pemerintahan tidak hanya pada electronic services tetapi juga dalam bentuk ubiquitous services (layanan mobile) yang melibatkan peran aktif masyarakat dengan memangkas waktu dan jarak pelayanan. Maka dari itu, diperlukan sinergitas yang baik dalam pengelolaan e-government di daerah dimana membutuhkan prasyarat keberhasilan diantaranya : kebijakan TIK, pembangunan kelembagaan TIK, sosialisasi TIK dan manajemen perubahan, infrastruktur TIK, aplikasi TIK dan perencaan TIK yang mumpuni untuk mencapai tujuan dari tata kelola e-government nasional yang bersih, efektif, terpercaya serta memberikan layanan publik yang berkualitas. (edw)
