Zona Integritas - Fakultas Ilmu Komputer

Anda memasuki

Zona Integritas Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Apa itu Zona Integritas?

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;

Menu Pengungkit Dokumen dan Layanan

Area Perubahan

Area perubahan merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat 6 (enam) area perubahan beserta bobot masing-masing, yaitu:

Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.

Penataan Tata Laksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Penataan Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Area ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menuju Zona Integritas.

Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Menu Pengungkit

Kode	Sub Pengungkit	Lampiran Link(Document)
1.1	Tim Kerja (1)
	a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?	File
	b. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?	File
1.2	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)
	a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?	File
	b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?	File
	c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?	File
1.3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)
	a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana?	File
	b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	File
	c. Apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti?	File
1.4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)
	a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM?	File
	b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan?	File
	c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?	File
	d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?	File

Kode	Sub Pengungkit	Lampiran Link(Document)
2.1	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama
	a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis intansi?	File
	b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	File
	c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	File
2.2	E-Office
	a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?	File
	b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?	File
	c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?	File
	d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?	File
2.3	Keterbukaan Informasi Publik
	a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	File
	b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	File

Kode	Sub Pengungkit	Lampiran Link(Document)
3.1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi
	a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?	File
	b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?	File
	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?	File
3.2	Pola Mutasi Internal
	a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?	File
	b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?	File
	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	File
3.3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
	a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi?	File
	b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?	File
	c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	File
	d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	File
	e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?	File
	f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	File
3.4	Penetapan Kinerja Individu
	a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?	File
	b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	File
	c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	File
	d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).	File
3.5	Penegakan Aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku Pegawai
	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	File
3.6	Sistem Informasi Kepegawaian
	a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.	File

Kode	Sub Pengungkit	Lampiran Link(Document)
4.1	Keterlibatan Pimpinan
	a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan?	File
	b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja?	File
	c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala?	File
4.2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
	a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada?	File
	b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?	File
	c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)?	File
	d. Apakah indikator kinerja telah SMART?	File
	e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu?	File
	f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja?	File
	g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja?	File
	h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten?	File

Kode	Sub Pengungkit	Lampiran Link(Document)
5.1	Pengendalian Gratifikasi
	a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	File
	b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	File
5.2	Penerapan SPIP
	a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	File
	b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	File
	c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	File
	d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	File
5.3	Pengaduan Masyarakat
	a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	File
	b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	File
	c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	File
	d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	File
5.4	Whistle-Blowing System
	a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi?	File
	b. Whistle Blowing System telah diterapkan	File
	c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	File
	d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	File
5.5	Penanganan Benturan Kepentingan
	a. Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	File
	b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan / internalisasi	File
	c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	File
	d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan?	File
	e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	File

Kode	Sub Pengungkit	Lampiran Link(Document)
6.1	Standar Pelayanan
	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	File
	b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan	File
	c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	File
	d. Dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	File
6.2	Budaya Pelayanan Prima
	a. Telah dilakukan sosialisasi / pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	File
	b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	File
	c. Telah terdapat sistem punishment (sanksi) / reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	File
	d. Telah terdapat sarana layanan terpadu / terintegrasi	File
	e. Terdapat inovasi pelayanan	File
6.3	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
	a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	File
	b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	File
	c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	File

Berita Kegiatan Zona Integritas

26Mar26/03/2025

Berita, zona integritas

Tim ZI FILKOM UB Laksanakan MONEV Bersama PSIK FILKOM UB

dok. Tim ZI FILKOM UB Pada Jumat (21/03/2025), Tim Zona Integritas (ZI), Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya (FILKOM UB) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)...

FILKOM UB Laksanakan MONEV ZI Area Tata Laksana

dok. Tim ZI FILKOM UB Tim Zona Integritas (ZI) Area Tata Laksana, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya (FILKOM UB) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Standar Operasional Prosedur (SOP) Triwulan I....

Anda memasuki